Smart Card untuk Rakyat Miskin

Di televisi kita menyaksikan –ratusan atau bahkan ribuan– penerima BLT berdesak-desakan. Tidak sedikit di antara mereka telah berusia lanjut, dan menemui ajalnya di tengah antrean yang tidak manusiawi tersebut.

Bukan hanya itu, dana BLT yang seharusnya menjadi hak warga miskin pun tak luput dari tangan-tangan kotor oknum aparat. Dengan alasan dana keamanan, transportasi, administrasi, dan lain sebagainya, mereka memangkas uang yang sangat dibutuhkan oleh warga miskin untuk mempertahankan hidup yang jauh di bawah pas-pasan.

Terlepas dari pro-kontra pemberian BLT (dan apakah BLT akan diberikan lagi ke depan), dua masalah di atas sebenarnya bisa diatasi dengan mengaplikasikan TIK pada proses pendataan, pendistribusian, pengontrolan, dan evaluasi penyaluran BLT.

Alih-alih menerima uang tunai (yang rawan kebocoran), warga miskin akan menerima smart card yang diterbitkan oleh pemerintah (Depsos yang bekerja sama dengan Depdagri, Depkominfo, Depkeu, dan Depkes).

Dengan smart card tersebut, warga miskin bisa menarik uang tunai di ATM manapun di tanah air.

Aparat Depdagri hanyalah mendata warga miskin. Selanjutnya, Depsos bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia secara aktif mendistribusikan smart card kepada warga yang berhak menerimanya. Laiknya surat, petugas pos akan mengantarkan smart card langsung ke rumah-rumah warga, sehingga tidak tercipta antrean seperti yang selama ini terjadi.

Sementara itu, sosialisasi penggunaan smart card dilakukan oleh Depsos dan Depkominfo menggunakan media yang mudah dipahami oleh warga miskin (misalnya melalui penyuluhan di balai-balai desa, ceramah oleh tokoh-tokoh agama, selain iklan di media-media massa).

Selain berfungsi sebagai kartu ATM bagi warga miskin, smart card tersebut juga bisa digunakan sebagai kartu Askeskin. Pasien miskin bisa menggesekkan smart card di EDC-EDC yang ada di seluruh Puskesmas, RSUD, RSUP, dan rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh pemerintah (Depkes).

Sebagai prasarana penggunaan smart card ini, pemerintah harus menyediakan akses komunikasi data di setiap desa yang dapat digunakan bersama oleh Pemerintah Desa, bank, kantor pos, dan puskesmas.